Coretax Sering Eror, KPK Duga Adanya Korupsi Rp 1,3 Triliun!
Coretax atau Sistem Informasi Aplikasi Perpajakan (SIAP) adalah sistem perpajakan digital terbaru yang berbentuk aplikasi dan mulai digunakan pada tanggal 1 Januari 2025. Aplikasi ini sebenarnya merupakan solusi dari permasalahan sistem penerimaan pajak Indonesia yang buruk. Oleh karena itu Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengadakan aplikasi ini sebagai bentuk tindak lanjut. Sayangnya semenjak Go Live banyak sekali masalah yang terjadi pada sistem dan dikeluhkan oleh masyarakat yang Wajib Pajak. Hal tersebut tak ayal membuat masyarakat kesal, mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan aplikasi ini cukup besar mencapai 1,3 Triliun Rupiah. Masyarakat menanggapi hal tersebut dengan dana sebesar itu seharusnya dapat menciptakan sistem aplikasi yang lebih memadai. Mengingat aplikasi tersebut sudah digarap selama kurang lebih 7 tahun. Tepatnya mulai dari tahun 2018. Aplikasi tersebut juga rencananya mulai diimplementasikan sejak Juni 2024. Namun diundur hingga Januari 2025. Oleh karena banyaknya keluhan masyarakat, membuat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendatangi kantor command center Coretax secara langsung untuk mengetahui kendala apa yang sebenarnya terjadi. Dikutip dari Instagramnya Luhut mengatakan bahwa Ia sudah mendengar langsung tantangan apa yang dihadapi dan peralihan sistem memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilalui. Berdasarkan redaksi CNBC Indonesia dalam diskusinya dengan Managing Editor CNBC Maikel Jefriando yang mengatakan bahwa Sistem Aplikasi Pajak Coretax banyak diprotes oleh para pengusaha. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan sistem pajak mulai dari kebijakan PPN terbaru hingga digitalisasi yang dilakukan secara bersamaan dan kurangnya pengetahuan publik tentang pajak. Ditambah lagi saat peralihan ternyata sistem yang dimiliki belum sempurna dan berujung merugikan para pengusaha yang kesulitan menerbitkan faktur pajak hingga berimbas pada keterlambatan pembayaran. Baca Juga: https://bantuin.co/2025/01/05/yuk-intip-barang-apa-saja-yang-dikenakan-ppn-12-persen/ “sebenarnya dari pihak DJP sendiri sudah sering melakukan stimulasi untuk sistem ini sebelumnya, pemahamannya barangkali sudah mendekati namun memang sistemnya yang ternyata belum siap” kata Meikel. Kendala-kendala Sistem Coretax Menyimak dari Redaksi CNBC yang berdiskusi mengenai kendala-kendala apa yang dialami wajib pajak saat menggunakan Coretax diantaranya adalah: Mengutip dari komentar-komentar wajib pajak di sosial media atas keluahan sistem sebagai berikut: “Anggaran untuk pembuatan coretax ini sangat fantastis 1,3 T dan mulai di garap 2018. Tapi hasilnya zonk, pihak pengusaha yang rugi karena tidak bisa menerbitkan faktur pajak yang berefek keterlambatan pembayaran invoice” ucap user dengan nama akun @Apa-Aja-jos “Mau approve aja susah banget, SIGNING IN PROGRESS……. Gila…. Kacau sekaleeee” kata user dengan nama akun @saelim5721 “Kita mau bayar pajak dibikin ribet dg administrasi, verifikasi PIC aja butuh 15 hri, tanya ke KP pun g ada solusi. DPP harus dihitung manual, g ada menu draft tiba” sistem error dan pekerjaan tdk tersave, kategori barang harus dipilih 1 per 1 betapa ribetnya kalau itemnya ada 70. Loadingnya minta ampun..KACAUUU” terang user dengan nama akun @ceceprustan8326 Disebabkan banyaknya keluhan publik mengenai sistem yang masih eror. Menyebabkan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi siap untuk mengusut dugaan korupsi terhadap dana yang digunakan untuk pengembangan aplikasi ini. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK yaitu Tessa Mahardhika Sugiarto pada 16 Januari 2025 di Gedung Putih. Tessa mengatakan bahwa KPK menghimbau kepada semua pihak yang mengetahui untuk segera melapor. Layanan Perpajakan Baca Juga: https://bantuin.co/2024/12/17/panduan-lengkap-pelaporan-spt-online-untuk-bisnis-2025/ Karena banyaknya yang mengakses aplikasi ini, namun dari sistemnya sendiri belum sempurna untuk digunakan. Berikut fitur-fitur utama perpajakan yang ada di aplikasi coretax: Terkendalanya pengetahuan dasar tentang pajak dan peralihan sistem digitalisasi yang belum rumpung membuat publik kebingungan. Oleh karenanya disarankan untuk Wajib Pajak baik perorangan atau badan menggunakan jasa konsultan pajak agar pelaporan pajak bisa cepat dan tepat. Salahsatunya adalah bantuin, jasa konsultan yang bergerak dibidang pelaporan pajak, pembuatan laporan keuangan dan pembuatan website terpercaya. Segera konsultasikan pajak bisnis kamu sekarang juga! Ib: https://nasional.kompas.com/read/2025/01/16/09074921/kpk-siap-usut-dugaan-korupsi-pengadaan-sistem-coretax-jika-ada-yang-lapor
Yuk Intip, Barang Apa Saja yang Dikenakan PPN 12 Persen!
PPN 12 persen mulai berlaku dari tanggal 1 Januri 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada konferensi pers di Kantor Kementrian Keuangan pada tanggal 31 Desember 2024. Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan tarif ini hanya dikenakan untuk barang dan jasa yang mewah saja. Konferensi hari itu juga di hadiri oleh menteri keuangan Republik Indonesia yaitu Sri Mulyani. Sri Mulyani memaparkan bahwa barang yang dikenakan hanyalah barang dan jasa mewah yang sudah dikenakan pajak sebelumnya atau PPnBM (Pajak Penjuaan Barang Mewah) “Kategorinya sedikit sekali hanya seperti private jet, kapal pesiar, yatch dan rumah mewah” kata Sri Mulyani. Baca juga: https://bantuin.co/2024/12/28/laporan-keuangan-umkm-sehat-bisnis-tumbuh-pesat/ List Kategori Barang Mewah yang Dikenakan Tarif PPN 12 Persen Dilansir dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa barang yang terkena pajak adalah barang yang tergolong mewah, seperti: Ini dia spesifikasi barang yang dikenakan tarik kenaikan pajak di tahun 2025 diantaranya adalah sebagai berikut: Baca Juga: https://bantuin.co/2024/12/17/panduan-lengkap-pelaporan-spt-online-untuk-bisnis-2025/ Daftar Barang Harian yang Tidak Dikenakan PPN 12 Persen Adapun barang-barang yang tidak terdampak atas kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen adalah barang yang dikonsumsi sehari-hari atau kebutuhan pokok. Berikut diantaranya: Dampak Kenaikan Pajak bagi Bisnis Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau yang sering kita kenal dengan PPN tentunya memberikan pengaruh yang bagi konsumen. Tak hanya bagi konsumen, kenaikan tarif pajak juga sangat berimbas untuk bisnis kecil dan UMKM. Berikut beberapa dampak yang disebabkan oleh kenaikan pajak: Referensi penulis: https://klikpajak.id/blog/barang-mewah-kena-ppn-12-persen/
Panduan Lengkap Pelaporan SPT Online untuk Bisnis 2025
Lapor SPT tahunan pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang wajib pajak. Lalu, apa itu lapor SPT pajak tahunan dan bagaimana cara melakukannya? Surat SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang harus dilaporkan bagi warga negara yang wajib pajak. Ada pajak penghasilan yang wajib dilaporkan oleh pihak perorangan atau suatu badan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang mana pelaporan SPT di Indonesia masih dilakukan secara Self-Assessment atau secara mandiri. Namun untuk lapor SPT ini sering kali harus melewati proses yang panjang dan cukup ribet. Kendala yang biasa dihadapi saat lapor SPT adalah harus daftar EFIN terlebihdahulu, salah memasukan NPWP, salah memilih formulir SPT dan masih banyak lagi. Pelaporan SPT tahunan juga masih bisa dilakukan secara online dengan mengisi e-filling di website DPJ Online. Namun untuk melakukan e-filling wajib pajak membutuhkan EFIN. EFIN (Elektronik Filling Identifikasi Nomor) adalah semacam kode unik dari Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai bentuk kode autentifikasi untuk menjamin kerahasiaannya. Selain EFIN, dokumen apa lagi yang harus disiapkan? Supaya gak bingung, yuk simak panduan lapor SPT tahunan berikut: Hal Penting yang Harus disiapkan sebelum Lapor SPT Untuk melakukan aktifasi EFIN, wajib pajak harus mendatangi KPP terdekat. Namun apabila sebelumnya sudah pernah teraktivasi dan lupa, sekarang DJP memberikan pelayanan untuk wajib pajak yang lupa EFIN. Layanan lupa EFIN ini bisa diakses dengan berbagai cara yaitu melalui email dan aplikasi M-pajak (bagi wajib pajak perorangan), menghubungi 1500200, melalui live chat pajak.go.id dan atau datang ke KPP terdekat. Proses aktivasi EFIN selesai dalam 1 hari kerja. Jika EFIN sudah aktif, langkah selanjutnya adalah daftar akun DPJ Online. Panduan Daftar Akun DJP Online Apabila sudah berhasil login ke situs DPJ Online, langkah selanjutnya adalah mengisi e-filling. Panduan Pelaporan SPT Online untuk Bisnis Formulir SPT yang digunakan juga berbeda-beda tergantung pada jumlah pendapatan. Namun sayanganya, bagi pihak perorangan maupun badan sulit untuk memahami bagaiman cara untuk lapor SPT ini, ditambah lagi sistem pelaporan yang terus terperbaharui membuat warga wajib pajak kebingungan dengan berbagai kebijakan terbaru terutama badan bisnis. Seperti halnya di Januari tahun 2025 akan ada aplikasi terbaru bernama Coretax. Coretax adalah aplikasi reformasi Pembaruan Sistem Inti Administasi Perpajakan (PSIAP) yang bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, hingga lapor SPT sekalipun. https://portalwp-simulasi.pajak.go.id Untuk saat ini Coretax sudah memberikan akses simulasinya dan bisa langsung didaftarkan melalui akun DJP online. Tips dan Trick Pelaporan SPT Online Cepat dan Tepat Eits jangan khawatir, sekarang kamu bisa menangani pencatatan keuangan hingga pajak tahunan all in di bantuin. Yuk kunjungi websitenya di https://bantuin.co/artikel/ dan coba konsultasi gratis sekarang! Informasi lebih lanjut: https://pajak.go.id/Coretax